SIMDA Diblokir, 8 Kecamatan di Lampung Timur Bakal Terlambat Gajian

Pewarta : M. Husin

LAMPUNG TIMUR, Lampung86.com – Delapan dari 11 kecamatan di Lampung Timur yang belum menandatangani MOU penggunaan internet PT LAS, Bulan Oktober ini bakal terlambat gajian karena internet SIMDA diblokir oleh pihak BP2KAD.  

Hal ini disampaikan Camat Bandar Sribhawono Drs. M. Saleh saat dikonfirmasi wartawan terkait molornya gaji bagi sejumlah perangkat kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, Selasa (8/10/2019). 

“Pemblokiran Simtim Informasi Majemen Daerah (SIMDA) terjadi karena kami tidak bersedia menanda tangani MOU penggunaan internet dengan PT LAS yang ditunjuk oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BP2KAD) Lampung Timur”, ujar M. Saleh. 

Penolalakan program yang sudah dianggarkan BP2KAD ke kecamatan Rp 6 juta perbulan itu, lanjut M. Saleh, karena tidak ada surat dari BP2KAD yang dapat dijadikan landasan bagi camat untuk melakukan MOU dengan PT LAS. “Oleh karena itu saya dan 10 camat yang lain belum mau menandatangani MOU itu”, jelasnya. 

Selaku pengguna anggaran, M. Saleh mengaku khawatir dikemudian hari akan timbul masalah baru. Sementara, kata Ketua Forum Camat Lampung Timur itu sudah ada 13 kecamatan yang sudah terlanjur menanda tangani MOU dengan PT LAS.

Senada hal tersebut juga di sampaikan Supri selaku Camat Way Jepara saat di hubungi wartawan, Selasa siang. Menurut dia, angka 6 juta perbulan terlalu mahal bagi kecamatan yang mengelola anggaran rutin dibawah Rp 500 juta.

“Sedangkan OPD yang mengelola anggaran milyaran rupiah cuma Rp 5 juta per bulan, kami berharap penggunaan internet di kecamatan bisa dilakukan seperti sebelumnya. Di samping lancar, internet yang dipasang Kominfo juga geratis”, ujar Supri. 

Buruknya layanan internet PT LAS juga dikeluhkan oleh Siswanto selaku Camat Gunung Pelindung baru-baru ini. Menurut dia, internet PT LAS dikantornya sering macet dan jika kehabisan pulsa harus menunggu pihak PT LAS dulu baru bisa hidup lagi. 

“Tetapi jika memang program itu penting, harganya wajar dan tidak bertentangan dengan peraturan, tolong kami diberi surat untuk dasar hukum melakukan MOU. Kami sesalkan pemblokiran oleh BP2KAD yang hingga hari ini  belum dibuka. Selain menunda gaji, kegiatan dan realisasi anggaran juga akan turut berimbas”, ungkap Siswanto.  

Iwan selaku operator SIMDA Kabupaten Lampung Timur saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon tidak merespon, namun pihaknya pernah mengaku bahwa pembolikiran SIMDA bagi kecamatan yang belum MOU dengan PT LAS adalah perintah atasan.

“Ia pak, saya tau. Tapi bapak juga tau kan, saya kan cuma bawahan, kalau di perintah atasan harus dijalankan, kalau tidak nanti dibilang makar”, ujar Iwan sembari menyarankan untuk langsung menghubungi bosnya, yakni Kepala BP2KAD.

Untuk diketahui, 8 kecamatan yang belum melakukan MOU adalah Kecamatan Bandar Sribhawono, Way Jepara, Sekampung, Braja Selebah, Batanghari, Pekalongan,  Batanghari Nuban, dan Metro Kibang  

Editor : M. Choiri, S

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *